Mawar Enjelika Simanjuntak Bicara soal Penerapan Hukum
TERBERITA.COM, Manado – Penerapan hukum di Indonesia masih diperhadapkan banyak tantangan seperti kepatuhan hukum, kesadaran hukum dari masyarakat dan profesionalisme aparat penegak hukum.
Selain itu, banyaknya penyelesaian kasus yang dinilai tak maksimal menambah daftar inventaris permasalahan hukum di Indonesia.
Ini menyebabkan penerapan hukum belum berjalan tegak di tengah masyarakat, seperti dikatakan Mawar Enjelika Simanjuntak.
“Kalau bicara terus terang, penerapan hukum kita sudah berjalan, tapi belum tegak. Banyak aturan bagus di atas kertas, namun ketika di lapangan seringkali kehilangan ketegasan,” katanya.
Enjel mencontohkan, transparansi penggunaan anggaran dana desa yang secara regulasi lengkap, jelas, dan memiliki sanksi.
Dalam praktik, bisa terjadi kasus seperti seorang kepala desa terbukti tidak melaporkan anggaran secara rinci, namun hanya mendapat teguran administratif tanpa proses hukum.
“Menurut saya, hukum kita bukan kurang pasal, namun kurang konsistensi dan keberanian menjalankan apa yang sudah tertulis,” bebernya.
Ketika ditanya terkait tren No Viral No Justice, Enjel berpendapat, fenomena tersebut merupakan cermin dari ketidak percayaan publik terhdap sistem hukum.
“Masyarakat merasa perlu bersuara agar kasus diperhatikan. Bukan sekadar tren, tapi alarm keras bahwa masyarakat tidak yakin proses akan berjalan jika tidak disorot publik,” tegasnya.
Meski begitu kondisi tersebut dinilai berbahaya. Apabila ada kasus viral maka diproses dalam waktu singkat, jika tidak, hanya berputar di meja laporan.
“Ini menciptakan ketidakadilan model baru yaitu keadilan ditentukan eksposur, bukan bukti,” ujar perempuan kelahiran Bogor, 24 April 2004 ini.
Perempuan zodiak Taurus ini berujar, No Viral No Justice harus dibaca aparat sebagai kritik sosial, bukan ancaman.
Mahasiswi Hukum Unsrat ini mengungkapkan, harus diakui bahwa aparat penegak hukum di Indonesia bekerja dalam tekanan besar.
Di sisi lain, masih ada masalah mendasar terkait standar profesionalisme dan integritas yang belum merata.
“Sepak terjang aparat penegak hukum ada kemajuan, namun belum menunjukkan keberanian mengusik akar masalah,” sampainya.
“Di situlah letak kritik saya; bukan pada kurangnya alat, aturan, atau anggaran, melainkan kemauan membenahi diri secara mendalam,” imbuhnya.
Pentingnya belajar hukum
Bagi Enjel, belajar hukum sangat penting. Karena hukum bukan hanya urusan polisi, jaksa, atau hakim.
“Hukum menentukan cara kita hidup dari bangun pagi sampai tidur malam. Ketika seseorang tahu hak dan kewajiban, ia tidak mudah dimanipulasi,” jelas pemilik akun Instagram im_enjell24 ini.
“Pengetahuan hukum membuat kita bisa bertanya, menolak, atau setidaknya memahami konsekuensi dari suatu tindakan. Bangsa yang penduduknya paham hukum akan lebih sulit dipermainkan,” ucapnya.
“Kita terlalu sering sibuk mempercantik aturan, tapi tidak menyentuh masalah utamanya yakni budaya campur tangan politik dalam penegakan hukum,” tukasnya.
“Saya katakan budaya karna hal ini seperti diwariskan secara turun-temurun dan sulit dihilangkan,” sebut Enjel.
Ia menegaskan, pemerintah harus berani menindak aparat level atas, bukan hanya oknum kecil.
“Pemerintah dan pihak berwajib harus menghilangkan praktik ‘hukum bisa dinegosiasikan’. Kalau hukum masih tunduk pada kekuasaan, selamanya keadilan hanya jargon,” pungkasnya. (Mhr)
