Nama Oknum di Ditkrimsus Polda Sulut dan Kapolres Bitung Disebut: Jadi Backup Gudang Solar Milik Reenaldi Ibrahim?

BITUNG — Dari jalan utama menuju salah satu kawasan pergudangan di Kota Bitung, Sulawesi Utara, aktivitas itu tampak tidak disembunyikan. Truk-truk tangki masuk dan keluar pada jam-jam yang bisa diprediksi. Pintu gerbang terbuka lebar. Warga yang tinggal di sekitarnya sudah lama melihat ritme yang sama: muatan cairan gelap dipindahkan, dicatat, lalu dibawa pergi ke arah yang belum jelas.

Yang membuat gelisah bukan sekadar lalu-lalang kendaraan pengangkut bahan bakar minyak. Pertanyaan yang berulang di bibir warga: mengapa aktivitas yang diduga melibatkan penimbunan solar bersubsidi berjalan begitu terbuka, seolah memiliki jaminan perlindungan di tingkat tertinggi kepolisian daerah.

Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan dugaan yang berat: aliran dana rutin mengalir ke lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulawesi Utara. Di tingkat bawah, Polres Bitung yang wilayah kerjanya menaungi lokasi itu pun dinilai tak menampakkan tanda-tanda penindakan. Hingga kini, tidak ada satu pun lembaga atau pejabat yang disebut memberikan penjelasan resmi.

Nama yang muncul berkali-kali dalam percakapan warga dan sumber adalah inisial R — dikenal sebagai Renaldi, seorang pengusaha yang diduga terkait dengan pengelolaan gudang tersebut. Hingga berita ini ditulis, permintaan konfirmasi yang disampaikan redaksi belum mendapat tanggapan. Tidak diketahui secara pasti apakah gudang itu miliknya, dikelola atas namanya, atau hanya dikaitkan tanpa bukti yang cukup.

Yang lebih mendesak untuk diungkap adalah asal solar yang disimpan. Solar bersubsidi adalah barang yang penyalurannya diatur ketat oleh negara — harganya ditekan agar terjangkau oleh golongan yang berhak, namun penyimpangan jalur distribusi dapat merugikan keuangan negara sekaligus mematikan akses bagi petani, nelayan, dan pengusaha kecil yang memang membutuhkannya.

Jika BBM yang ditampung berasal dari jalur distribusi resmi, apakah pengalihannya ke gudang ini sesuai dengan peruntukan? Apakah izin penyimpanan dan perdagangan dimiliki? Jika bukan dari jalur resmi, dari mana pasokannya? Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab.

Tudingan tentang “setoran pengamanan” menjadikan kasus ini melampaui sekadar pelanggaran distribusi BBM. Ini menyentuh inti kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Jika benar ada aliran uang untuk melindungi kegiatan yang diduga melanggar hukum, maka yang bersalah bukan hanya pengusaha, melainkan sistem pengawasan yang telah rusak dari dalam.

Namun sejauh ini, tuduhan itu tetap berada dalam ranah dugaan. Belum ada bukti terverifikasi — catatan transaksi keuangan, rekaman komunikasi, keterangan saksi yang dapat diuji kebenarannya, atau dokumen resmi — yang dapat dipajang sebagai dasar menyimpulkan keterlibatan anggota Ditkrimsus Polda Sulut maupun pimpinan atau personel Polres Bitung.

Ketiadaan tindakan yang terlihat tidak serta-merta berarti ada persekongkolan. Bisa jadi informasi belum sampai ke pihak yang berwenang; bisa jadi pemeriksaan berjalan namun tidak dipublikasikan. Tetapi diamnya lembaga ketika masyarakat bertanya justru memperlebar ruang bagi spekulasi berkembang liar.

Redaksi telah menyampaikan permintaan klarifikasi kepada tiga pihak yang paling berkaitan: pengusaha R, Kapolres Bitung, dan pimpinan Ditkrimsus Polda Sulawesi Utara. Tidak ada yang merespons.

Dalam jurnalisme, ketiadaan jawaban tidak disamakan dengan pengakuan bersalah. Tetapi bagi masyarakat yang menaruh harap pada tegaknya hukum, ketiadaan jawaban dapat dipahami sebagai ketiadaan akuntabilitas. Polres Bitung adalah garda terdepan pengawasan di wilayahnya. Jika laporan diterima, apa yang ditindaklanjuti? Jika belum ada laporan, mengapa pengawasan tidak mendeteksi aktivitas yang dikatakan berlangsung terang-terangan?

Kasus ini memerlukan penelaahan yang berdiri di atas kepentingan publik, bukan di bawah bayang-bayang lembaga yang dituduh. Itulah sebabnya desakan agar Markas Besar Polri dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) turun tangan menjadi langkah yang tak terelakkan. Hanya pemeriksaan dari luar lingkungan organisasi yang diduga terlibat yang dapat menjamin objektivitas.

Penyelidikan harus mengarah pada bukti konkret: jalur pengiriman BBM, kesesuaian perizinan, siapa yang menerima laporan, siapa yang mengambil keputusan, dan apakah ada transaksi keuangan yang mencurigakan yang menghubungkan kegiatan di gudang dengan oknum kepolisian. Dua pertanyaan besar harus dijawab secara terpisah namun menyeluruh: apakah terjadi pelanggaran hukum di bidang minyak dan gas bumi? Dan apakah ada aparat yang terlibat, membiarkan, atau menutupi pelanggaran tersebut?

Hukum mengancam tegas siapa yang terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya, ancaman pidana dapat mencapai 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar. Namun hukum hanya dapat berbicara jika bukti dikumpulkan secara sah, adil, dan tanpa pandang bulu.

Ada dua bahaya yang harus dihindari dalam menangani kasus ini: memvonis tanpa bukti, atau menutup mata karena ada kuasa yang melindungi. Keduanya sama-sama merusak keadilan.

Jika setelah diselidiki tidak ditemukan pelanggaran, maka nama-nama yang dikaitkan harus dibersihkan secara terbuka. Jika sebaliknya ditemukan bukti pelanggaran, maka proses hukum harus berjalan tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun hubungan kekuasaan.

Saat ini, masyarakat Bitung — dan seluruh Sulawesi Utara — sedang menunggu. Gudang itu mungkin masih menyimpan solar. Tetapi yang lebih penting disimpan dan dijaga adalah kepercayaan pada hukum. Dan itu tidak dapat ditimbun di tempat tertutup. Kepercayaan itu hanya dapat dipelihara dengan satu cara: membuka semuanya secara terang.