TERBERITA.COM, Minahasa – Pemkab Minahasa bersama Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menandatangani komitmen dukungan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang objektif, transparan dan akuntabel, tahun ajaran 2024-2025.
Penandatanganan tersebut, dilakukan Bupati Minahasa, Jemmy Kumendong, diwakili Inspektur Moudy Lontaan bersama Kepala LPMP Sulut, Febry Dien, dan diikuti Kepala Dinas Pendidikan Tommy Wuwungan, Kadis Kominfo Maya Kainde, Kadis Dukcapil Meidy Rengkuan, serta para kepala sekolah.
Inspektur Moudy Lontaan, mengatakan penandatanganan komitmen ini sangat penting dilakukan.
“Mengingat, pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa dan negara khususnya di Minahasa,” katanya di ruang sidang kantor Bupati Minahasa.
Menurut dia, Pemkab Minahasa terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya dengan penandatanganan komitmen PPDB.
“Ini adalah salah satu bukti nyata dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Minahasa,” ungkap Lontaan, Rabu (12/6/2024).
Dirinya berharap, proses PPDB di Minahasa bisa berjalan dengan objektif, transparan dan akuntabel, serta menyeluruh.
“Sehingga semua anak di kabupaten Minahasa mendapat kesempatan yang sama demi meraih pendidikan berkualitas,” sebutnya.
Sementara, Kepala LPMP Sulut, Febry Dien, mengatakan bahwa berdasarkan Permendikbudristek no 1 tahun 2021 dan surat edaran KPK no 7 tahun 2024, semua pemerintah daerah harus menandatangani komitmen PPDB.
“Jadi, dengan ditandatangani komitmen ini, kita sepakat penyelenggaraan PPDB harus objektif, transparan dan akuntabel. Dengan demikian, hal-hal yang mungkin selama ini menjadi catatan-catatan oleh dinas pendidikan bisa kita minimalisir,” katanya.
Dirinya menjelaskan, penandatanganan komitmen PPDB akan menjadi kekuatan tersendiri bagi para kepalasekolah untuk menolak pihak-pihak yang ingin menitipkan anak ke sekolah favorit.
“Dengan adanya komitmen ini, kepala-kepala sekolah tidak lagi terbeban. Apa lagi di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Utara, penandatanganan komitmen ini dihadiri Ombudsman, kepolisian dan kejaksaan, serta pihak terkait lainnya,” beber Kepala LPMP Sulut, Febry Dien. (Mhr)
