TERBERITA.COM, Jakarta – Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (PERMIKOMNAS), Fadli menyebutkan, pengadaan aplikasi Information Response System oleh TNI AL sebesar Rp 100 miliar harus ditinjau kembali.
Menurut dia, pengadaan tersebut perlu transparansi yang lebih besar demi menghindari potensi penyalahgunaan anggaran.
Ia pun mengingatkan terkait pentingnya penggunaan anggaran negara secara tepat sasaran.
“Jika proyek ini bertujuan membentuk opini publik, maka ada potensi penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi,” ujar Fadli.
Ketum PERMIKOMNAS menegaskan, anggaran pertahanan seharusnya difokuskan untuk peningkatan kapabilitas operasional TNI, bukan untuk pengelolaan persepsi publik.
“Sebagai negara berkembang, teknologi seharusnya menjadi kekuatan untuk memajukan bukan hanya sebatas kepentingan politik sempit,” tukasnya.
Terkait hal tersebut Fadli menuntut agar TNI AL memberikan penjelasan lebih rinci mengenai tujuan, mekanisme, dan dampak dari sistem ini.
Ia juga meminta TNI AL membuka dokumen pengadaan secara transparan kepada publik dan melakukan audit independen guna memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai kepentingan nasional.
“Kami mendesak TNI AL agar memberikan klarifikasi terbuka mengenai proyek ini agar tidak menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat,” tegas Fadli. (Mhr)
