Bersama Ketua KPK RI dan Wagub Sulut, Bupati Kumendong Didampingi Sekda Watania Hadiri RDP Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

MINAHASA – Pejabat (Pj) Bupati, Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si didampingi Sekertaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah Se-Sulawesi Utara (Sulut).

 

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Nawawi Pomolango, S.H., M.H, bertempat di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Rabu (6/3/2024).

 

Dalam arahannya, Ketua KPK RI ini mengapresiasi raihan Pemprov Sulut dalam Monitoring Center For Prevention (MCP) 2023. Di mana, Pemprov Sulut membukukan nilai 90,47.

 

“Ini merupakan yang tertinggi dari kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara, tentunya terdiri dari banyak aspek seperti APBD, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN dan lainnya,” ujar Ketua KPK Nawawi.

 

Putra Bolmut ini juga menjanjikan reward terkait MCP terbaik yang akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

 

“Dalam pemberantasan korupsi kita harus bekerja sama tak bisa hanya dilakukan satu lembaga,”ungkapnya, saat pemaparan tugas KPK yang adalah menciptakan sistem anti korupsi.

 

Disisi lain, Gubernur Sulut, Prof. DR. (H.C.) Olly Dondokambey, SE., diwakili Wakil Gubernur Sulut, Steven O.E. Kandouw, mengatakan kedatangan ketua KPK merupakan momentum yang sangat penting karena ada sejumlah regulasi baru.

 

“Kami percaya arahan dari Ketua KPK akan memberikan kontribusi tekad kita bersama semua untuk menciptakan pemerintahan bersih,” ucap Wagub Sulut.

 

Senanda dengan itu, Pj Bupati Minahasa, Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si mengungkapkan momentum ini menjadi peran Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan Korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi dan pencegahan Korupsi dilingkungan Pemerintah Daerah.

 

“Salah satunya adalah penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui penguatan SDM dan dukungan anggaran pengawasan,” sebut Bupati Kumendong.

 

“Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Aset Daerah melalui pengamanan dan pemanfaatan Aset, serta dapat mendorong peningkatan nilai MCP dan Indeks Integritas Daerah,” tandasnya. (JM)