Hadirkan Anggota Bawaslu RI, Prodi S2 dan S3 Administrasi Publik Bahas Pengawasan Pemilu

TERBERITA.COM, Minahasa – Program studi (prodi) S2 dan S3 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado (FISH Unima) menggelar kuliah tamu yang mendatangkan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Dr. Herwyn Malonda, M.Pd., M.H.

Berlokasi di Gedung Training Center Unima, Herwyn membawakan materi Tata Kelola Pengawasan Pemilu Dalam Perspektif Kebijakan Publik.

Dalam pemaparannya, Herwyn menekankan pentingnya penguatan kelembagaan pengawasan pemilu.

“Pengawasan pemilu bukan sekadar law enforcement, melainkan tata kelola yang menjamin efektivitas kepastian dan kualitas demokrasi,” sebutnya.

“Pada siklus kebijakan publik, pengawasan pemilu memiliki beberapa aspek yaitu formulasi, legitimasi, implementasi dan reformulasi,” sebut Herwyn.

“Kita juga terus mendorong satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu antara KPU, Bawaslu dan DKPP,” imbuhnya.

 

Tuai apresiasi

Dekan FISH Unima, Prof. Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., S.H., M.Pd., dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan kuliah tamu tersebut.

“Kegiatan ini menjadi sarana bagi mahasiswa dan mahasiswi S2 serta S3 Administrasi Publik agar belajar langsung dari ahlinya,” ujar Theo.

Ia menjelaskan, pengawasan pemilu sejalan dengan paradigma kebijakan publik yakni mewujudkan sistem terpercaya serta akuntabel yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terima kasih,” ucapnya, Senin (19/10/2026).

Senada, Koordinator Program Studi Administrasi Publik, Dr. Steven Tarore, S.Pd., MAP., pada penyampaiannya mengaku bersyukur dan berterima kasih karena kegiatan tersebut boleh terlaksana dengan baik.

“Melalui kesempatan ini kita mendapat wawasan dan pengetahuan baru, bagaimana peran kebijakan publik dalam bingkai pengawasan pemilu, penting bagi mahasiswa serta akademisi untuk memahami hal ini,” kata Steven.

“Tentu perguruan tinggi senantiasa memberi kajian serta masukan tentang proses demokrasi, maka saya berharap apa yang disampaikan pak Herwyn bisa menambah khazana pengetahuan soal tata kelola pengawasan pemilu dalam perspektif kebijakan publik,” tandasnya. (Mhr)