TERBERITA.COM, Minahasa – Sekda Minahasa Lynda Watania, bersama Asisten III Bidang Administrasi Umum, Vicky Tanor, memimpin Focus Group Discussion (FGD) di ruang kerja Sekda Minahasa, Senin (15/7/2024).
FGD tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan provinsi Sulawesi Utara nomor S- 1680/WPB.30/2024.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah DJPB Sulawesi Utara Hari Utomo, Kepala KPPN Manado Saripudin.
Dalam penyampaiannya, Watania MM, M,Si menyebutkan, kegiatan tersrbut merupakan momentum penting bagi Kabupaten Minahasa.
“Melalui kesempatan ini kita dapat berdiskusi dan mencari solusi bersama dalam memastikan penyaluran DAK Fisik tahap 1 Tahun Anggaran 2024 bisa terlaksana dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Sekda Watania.
Watania menjelaskan, DAK memilki peran strategis untuk pembangunan Minahasa dimana DAK fisik ini di harapakan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di berbagai sektor.
“Berharap komitmen kita bersama melaksanakan percepatan penyaluran DAK fisik ini sesuai dengan target yang telah ditentukan, sambil tetap memperhatikan aspek akuntabilitas pengelolaannya,” ungkap Sekda.
Melalui FGD ini pula, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif untuk mempercepat penyaluran dak fisik tahap i tahun anggaran 2024 ini.
Saya mengajak agar kita bekerja sama dengan semangat yang tinggi dan komitmen yang kuat untuk membangun Kabupaten Minahasa yang lebih maju dan sejahtera.
Dirinya mengajak seluruh peserta FGD untuk aktif berdiskusi, menyampaikan ide dan gagasan, serta berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan DAK Fisik.
Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu saja kita memerlukan kerja sama dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana harus selalu kita jaga agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tetap terpelihara,” tutupnya
Kegiatan ini dihadiri, Inspektur, Kadis Pendidikan, Kadis Kominfo, Kadis PUPR, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis Perpustakaan, Ka. BPKAD, Kadis Kesehatan, Kadis P2KB.
