Militerisme dan Demokrasi, ini Kata Ekapetra Nayoan
TERBERITA.COM, Manado – Kondisi sosial dan politik Indonesia kini tengah menjadi perbincangan hangat berbagai pihak.
Pasalnya, pemerintah mulai memberlakukan kebijakan dengan menempatkan militer di ranah sipil dan pelayanan publik.
Hal ini sontak menuai sorotan masyarakat karena dianggap kembali menghidupkan militerisme di era Reformasi.
“Sebagai generasi muda, saya melihat kondisi sosial dan politik Indonesia masih menunjukkan pengaruh kuat dari tokoh-tokoh militer, meskipun tidak lagi sedominan masa lalu,” kata perempuan bernama lengkap Ekapetra Nayoan.
Akademisi FISIP Unsrat ini menyebutkan, banyak pensiunan militer aktif dalam politik dan pemerintahan, serta membawa nilai disiplin, ketegasan, juga loyalitas terhadap negara.
“Nilai-nilai tersebut sering dianggap positif karena berkontribusi pada stabilitas dan ketertiban nasional di tengah kompleksnya dinamika politik,” ungkap Eka.
Di sisi lain, dirinya menilai dominasi figur militer menghadirkan tantangan bagi perkembangan demokrasi.
Pola kepemimpinan yang cenderung hierarkis dan top-down sering kali kurang sejalan dengan semangat demokrasi yang menuntut keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik.
“Bagi generasi muda, pola demikian bisa membatasi ruang untuk berperan aktif serta mengemukakan gagasan baru dalam proses politik,” ungkapnya.
“Sebagai anak muda, saya menilai penting menjaga keseimbangan peran militer dan sipil dalam perpolitikan nasional,” tambahnya.
Perempuan kelahiran Amurang, 19 Oktober 1997 ini berujar, melalui keseimbangan tersebut masa depan politik Indonesia bisa lebih demokratis, inklusif, dan sejalan dengan semangat reformasi.
“Sebagai anak muda, saya menilai penting bagi aparat militer untuk tetap profesional di bidangnya, sementara politik harus dijalankan secara terbuka, partisipatif, dan demokratis,” paparnya.
Pemilik akun Instagram @ekapetra ini menuturkan, disiplin dan ketegasan militer bisa berpadu dengan kebebasan dan inovasi yang diperjuangkan sejak Reformasi.
Eka menekankan pemerintah harus menjaga keseimbangan militer dan supremasi sipil dengan beberapa cara.
“Pastikan militer tetap profesional dan fokus pada pertahanan tanpa masuk terlalu jauh ke ranah politik,” katanya.
“Kemudian dorong partisipasi sipil dalam pengambilan kebijakan melalui transparansi dan forum konsultasi publik,” jelasnya.
Gadis dengan hobi travelling ini mengimbau, penguatan literasi politik di masyarakat harus dilakukan agar generasi muda paham pentingnya supremasi sipil.
“Melalui langkah-langkah tersebut, disiplin dan ketegasan militer bisa berpadu dengan kontrol sipil dan prinsip demokrasi,” pungkasnya. (Mhr)
